Oleh: Syamsul Kurniawan
Di tengah gejolak ekonomi yang penuh ketidakpastian, kebijakan efisiensi
anggaran yang diluncurkan oleh pemerintah sering kali memicu perdebatan. Namun,
yang lebih menggelisahkan adalah bagaimana kebijakan ini menyebarkan ketakutan
yang merasuki ruang publik, sebuah ketakutan yang bukan hanya soal angka di
kertas, tetapi juga berakar pada dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari
masyarakat. Ketakutan ini, yang terbangun di ruang publik, berkembang menjadi
kekhawatiran kolektif yang mengubah cara pandang kita terhadap masa depan.
Kebijakan yang dimaksudkan untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya ini,
sering kali membuka sisi gelap dari ketidakpastian sosial yang lebih dalam.
Efisiensi anggaran—sebuah kebijakan yang didorong oleh tuntutan untuk
menjaga kesehatan keuangan negara—seakan menjadi titik tolak dalam menilai
kapasitas negara dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Namun, di balik
niat baik tersebut, muncul bayangan gelap di ruang publik: ketakutan akan
dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sering kali, pemangkasan anggaran
dianggap sebagai pemangkas hak-hak rakyat yang sudah kesulitan. Di sinilah
masalahnya—ketakutan ini bukan hanya soal teori, tetapi tentang ancaman
langsung yang dirasakan oleh mereka yang sudah berada di ambang kesulitan.
Ketakutan Kolektif dalam Ruang Publik
Sebagaimana dijelaskan oleh Stanley Cohen (1972), dalam fenomena moral panic
terdapat fakta sosial bahwa ketakutan kolektif sering kali meluas ketika suatu
isu dianggap mengancam tatanan sosial yang telah mapan. Isu efisiensi anggaran,
yang berpotensi memotong anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan,
kesehatan, dan perlindungan sosial, memicu kecemasan yang menyebar ke ruang
publik. Ketakutan ini kemudian menyebar melalui berbagai saluran, mulai dari
media sosial hingga percakapan sehari-hari di kedai kopi. Di tengah
ketidakpastian ini, muncul anggapan bahwa kebijakan ini, meskipun dimaksudkan
untuk kebaikan, justru berpotensi merusak tatanan sosial yang sudah ada.
Namun, ketakutan ini sering kali berlebihan, terbentuk oleh kekosongan
informasi dan ketidakpastian yang melanda. Masyarakat tidak hanya merespons
dengan kecemasan, tetapi juga dengan spekulasi dan narasi yang lebih menakutkan
daripada kenyataan itu sendiri. Ketakutan ini menciptakan semacam kekosongan
informasi, di mana kebijakan apapun, meskipun rasional secara ekonomi, bisa
dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan sosial. Inilah inti dari moral
panic: ketakutan yang menguasai masyarakat, terlahir dari kekurangan
pemahaman yang memadai tentang kebijakan yang sedang dijalankan.
Jika kita melihat lebih dalam, ketakutan ini dapat diibaratkan seperti kisah
Sisyphus dalam mitologi Yunani. Sisyphus dihukum untuk menggulingkan batu besar
ke puncak gunung, hanya untuk melihatnya jatuh kembali setiap kali ia hampir
mencapainya. Kisah ini menggambarkan ketidakpastian yang terus-menerus menguji
kapasitas dan ketahanan individu. Begitu pula, masyarakat kita terjebak dalam
ketakutan yang tak pernah berakhir—seperti Sisyphus, kita terus-menerus
dihadapkan pada sebuah batu besar, sebuah kebijakan yang tidak pernah selesai
untuk dipahami dan diterima sepenuhnya. Setiap kali ada secercah harapan bahwa
kebijakan ini akan membawa kebaikan, harapan itu jatuh kembali ke dasar
ketakutan yang lebih dalam.
Namun, Sisyphus, meski dihukum untuk pekerjaan yang tak pernah selesai,
masih mampu bertahan. Dalam konteks moral panic ini, kita pun harus bertanya
pada diri kita: apakah kita akan terjebak dalam siklus ketakutan yang
berlarut-larut, ataukah kita akan berusaha melihat kebijakan ini secara lebih
rasional dan menilai dampaknya dengan kepala dingin? Di sinilah tantangannya:
bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan kolektif ini dan menjadikan dialog
sebagai alat untuk mencapainya?
Ruang Publik dan Dialog Kritis
Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diperdebatkan ini harus dilihat
dalam konteks ruang publik yang sehat dan rasional. Ruang publik, sebagaimana
dikemukakan oleh Jurgen Habermas (1962) menyinggung tentang public sphere,
sebagai ruang di mana individu-individu bisa berdiskusi dan berdebat untuk
mencapai pemahaman bersama tanpa adanya dominasi informasi yang menyesatkan.
Sayangnya, ruang publik kita kini lebih sering dipenuhi dengan spekulasi,
ketakutan, dan narasi yang lebih berfokus pada apa yang bisa salah daripada apa
yang bisa diperbaiki.
Di sini, pentingnya transparansi dan komunikasi dari pihak pemerintah
menjadi kunci. Jika masyarakat tidak diberikan penjelasan yang memadai tentang
tujuan dan mekanisme efisiensi anggaran, maka ketakutan dan keraguan akan terus
berkembang. Menurut Habermas, dialog terbuka yang bebas dari dominasi sangat
penting untuk menciptakan pemahaman bersama yang lebih sehat. Tanpa adanya
dialog yang murni, kebijakan seperti efisiensi anggaran akan tetap dipandang
sebagai ancaman ketimbang peluang yang dapat mendatangkan perbaikan.
Dalam hal ini, kita perlu mengevaluasi dengan hati-hati pertanyaan besar:
apakah kebijakan efisiensi anggaran ini benar-benar solusi untuk mengelola
keuangan negara, ataukah justru berpotensi mengancam kesejahteraan masyarakat?
Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi pemborosan dan
mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Namun, dalam implementasinya,
pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan dampak sosial bisa menjadi pedang
bermata dua. Sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan sosial bisa terdampak, yang pada gilirannya akan memperburuk
ketimpangan sosial yang sudah ada.
Menghadapi Ketakutan dengan Pemahaman Kritis
Penting bagi kita untuk menanggapi kebijakan ini dengan pemahaman yang lebih
kritis dan rasional. Terjebak dalam ketakutan kolektif hanya akan menghambat
proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perlu diberi
kesempatan untuk berdialog, bertanya, dan memahami bagaimana kebijakan ini akan
memengaruhi kehidupan mereka. Proses ini akan mengurangi ketakutan yang
berlebihan dan mengarahkan perhatian kita pada tujuan yang lebih besar:
menciptakan sistem keuangan negara yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Namun, kita juga harus mengingat bahwa ketakutan yang berlebihan hanya akan
membatasi ruang gerak kita. Sebaliknya, jika kita berusaha memahami kebijakan
ini secara menyeluruh dan berpikir lebih kritis, kita bisa mulai melihat
potensi dari kebijakan efisiensi anggaran ini. Tentu saja, kita tidak bisa
menutup mata terhadap dampak sosial yang mungkin timbul, tetapi kita juga harus
melihat kebijakan ini dalam kerangka solusi jangka panjang yang lebih
konstruktif.
Kembali pada metafora Sisyphus, kita bisa melihat bahwa meskipun tugasnya
tampak tidak pernah selesai, ia mampu menghadapinya dengan kesabaran yang luar
biasa. Dalam konteks moral panic yang melanda ruang publik terkait efisiensi
anggaran, kita seharusnya tidak terjebak dalam ketakutan yang berlarut-larut.
Sebaliknya, kita bisa mengambil hikmah dari Sisyphus: meskipun ia dihukum
dengan tugas yang tak pernah selesai, ia tetap menjalani proses tersebut dengan
ketabahan. Demikian pula dengan masyarakat kita; meskipun kebijakan ini mungkin
menimbulkan kesulitan sementara, kita harus tetap fokus pada dialog yang
konstruktif dan berpikir tentang bagaimana kita bisa menghadapinya
bersama-sama.
Membangun Masyarakat yang Resilien dan Berpikir Kritis
Efisiensi anggaran, meskipun sering kali terlihat sebagai langkah yang penuh
ketidakpastian, dapat menjadi kesempatan untuk menciptakan sistem pengelolaan
keuangan yang lebih baik. Namun, untuk itu, kita harus menghadapi ketakutan
kolektif ini dengan pemahaman yang mendalam, keterbukaan, dan dialog yang tidak
sekadar berfokus pada sisi negatifnya. Dengan demikian, kebijakan ini tidak
hanya akan mengatasi masalah keuangan negara, tetapi juga dapat memberikan
kesempatan untuk membangun masyarakat yang lebih resilien, berpikir kritis, dan
mampu menghadapi tantangan bersama.
Pada akhirnya, moral panic yang mengelilingi kebijakan efisiensi anggaran
harus dihadapi dengan kecerdasan kolektif yang mampu memisahkan antara
ketakutan yang tidak berdasar dan pemahaman yang konstruktif. Hanya dengan cara
itu, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk negara,
tetapi juga untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. ***
